“MEMANFAATKAN” NARAPIDANA

Beberapa hari terakhir ini beberapa media memberitakan tentang perkuliahan yang diadakan dalam penjara yang diikuti oleh para narapidana. Nama-nama narapidana yang diberitakan ikut perkuliahan tersebut cukup familiar dan terkenal karena kasusnya pernah diekspos di media massa seperti kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Mungkin ini adalah bentuk nyata dari perguruan tinggi yang mengejar laba yang tinggi namun berlindung dibalik slogan “pemberdayaan narapidana”. Banyak pertanyaan yang harus dijawab dari fenomena ini. Diantaranya adalah siapa saja yang bisa mengikuti perkuliahan tersebut? Apakah hanya narapidana yang spesial dan istimewa? Narapidana dari kasus-kasus yang melibatkan pergerakan dana yang cukup besar seperti korupsi dan narkoba atau narapidana dari kalangan yang berada ataukah semua narapidana bisa mengakses pendidikan tersebut.

Selain itu pertanyaan lainnya adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para narapidana, jurusan apakah yang akan dibuka, apakah jurusan tersebut berdasarkan permintaan para narapidana (prinsip supply & demand) ataukah dari hasil kajian ilmiah yang menyatakan jurusan tersebut diperlukan oleh para narapidana? Belum lagi dari permasalahan fasilitas negara yang dipakai untuk perkuliahan tersebut, dan banyak permasalahan lainnya yang harus dijelaskan kepada publik dengan transparan.

Program ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok. Di negara kita yang proses penegakan hukumnya masih sangat lemah di mana hukum menjadi panglima masih banyak hanya sebatas slogan, kemungkinan-kemungkinan buruk sangat mungkin terjadi.

Para narapidana memang tidak boleh didiskriminasi tapi juga tidak pantas diistimewakan. Apalagi bila pada kenyataannya memang di antara lingkungan para narapidana sendiri pun masih sering terjadi diskrimasi dan pengistimewaan untuk kalangan tertentu. Dan perlu diingat adalah LP selain tempat memasyarakatkan, juga tetap berfungsi sebagai tempat hukuman untuk membuat efek jera. Bila dalam LP juga bisa diperoleh dengan mudah kenikmatan dan keistimewaan di luar LP, lalu untuk apa ada LP???

Sebaiknya pembinaan narapidana dilakukan secara non formal dan berbasis pada kegiatan memasyarakatkan dan memperbaiki moral dan mental. Masih banyak hal yang lebih darurat dan yang sangat penting dilakukan untuk memperbaiki kehidupan di seputar lembaga pemasyarakatan. Perbaikan fasilitas seperti kapasitas, pelayanan kesehatan, MCK, penegakan hukum agar narkoba, aids dan penyakit lainnya tidak tumbuh subur dan lain sebagainya adalah prioritas dibanding membuka kelas eksekutif strata satu di penjara.

Kalau hal seperti ini terjadi, bisa saja banyak penjara di Indonesia akan menjadi cabang bagi banyak perguruan tinggi lainnya yang membuka program sejenis karena melihat peluang bisnis dari memanfaatkan pundi-pundi uang para narapidana tertentu. Kalau memang hal seperti ini tidak bisa dicegah, sebaiknya Depdiknas mengeluarkan peraturan bahwa dalam ijazah & transkrip program tersebut harus mencantumkan kalimat “Kelas Eksekutif Lembaga Pemasyarakatan XXX” setidaknya untuk memberikan apresiasi bagi mereka yang bersusah payah tidak melanggar hukum dan menyelesaikan kuliah di luar LP.